You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Basuki Resmikan Kantor Baru PD Pasar Jaya
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Kantor Baru PD Pasar Jaya Diresmikan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan kantor baru PD Pasar Jaya, di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat.

Saya harapkan kantor baru dan direksi baru bisa membuat Jakarta berubah. Kantor baru PD Pasar Jaya secara resmi saya buka

Diharapkan, di kantor baru ini, kinerja BUMD yang mengelola pasar tradisional tersebut dapat meningkat dan membantu pedagang di DKI.

"Saya harapkan kantor baru dan direksi baru bisa membuat Jakarta berubah. Kantor baru PD Pasar Jaya secara resmi saya buka," kata Basuki, di lokasi, Rabu (24/8).

PD Pasar Jaya Pindah Kantor ke Cikini

Basuki mengaku cukup puas dengan kinerja direksi PD Pasar Jaya yang baru saat ini karena mampu mengimplemantasikan visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya senang pagi ini karena direksi yang kami ganti begitu cepat bisa memahami apa yang kami inginkan," ujarnya.

Menurut Basuki, seluruh pasar tradisional di Jakarta seharusnya menjadi inkubator bagi pedagang. Sebelumnya kios di pasar dibanderol dengan harga yang mahal. Bahkan untuk memiliki kios pedagang diminta membayar untuk 20 tahun di muka.

"Dulu pedagang kalah bersaing dengan pasar modern. Karena memang tidak adil. Pedagang disuruh membayar uang kios untuk 20 tahun diawal. Jadi kios-kios justru dikuasai pengusaha," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12614 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1398 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1394 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1339 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1043 personBudhi Firmansyah Surapati